SHARE

Menurut KOMINFO Tanda Tangan Digital adalah sebuah skema matematis yang memiliki keunikan dalam mengidentifikasikan seorang (subjek hukum) di dunia digital. Tanda Tangan Digital berbeda dengan Tanda Tangan konvensional atau biasa yang kita lakukan di dunia nyata. Pada dunia digital Tanda Tangan konvensional tidak bisa dipakai untuk memverifikasi dan mengidentifikasi seseorang, oleh karena itu maka lahirlah Tanda Tangan Digital.

Tanda Tangan konvensional memiliki kekuatan pembuktian nirsangkal yang lemah pada dunia digital karena tanda tangan konvensional ini sangat mudah dipalsukan. Contoh pemakaian tanda tangan konvensional pada dokumen digital adalah dengan melakukan scan pada tanda tangan dan memasukkannya kedalam dokumen digital.

Sebaliknya Tanda Tangan Digital dirancang dan dibuat untuk mudah diverifikasi secara digital. Tanda Tangan Digital dibuat dengan mengadopsi teknologi Public Key Infrastructure (PKI) atau Infrastruktur Kunci Publik (IPK). Tanda Tangan Digital terdiri dari beberapa file Sertifikat Digital.

Sebuah sertifikat digital sebenarnya bisa dibuat oleh siapa saja. Akan tetapi sertifikat yang dibuat oleh seseorang secara pribadi tidak dapat dibuktikan keabsahannya, dibutuhkan adanya pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap sertifikat tersebut sekaligus menjamin keabsahan dari sebuah sertifikat digital. Hal inilah yang menjadi landasan skema Public Key Infrastructure.

Dalam skema PKI dikenal Certificate Authority (CA) dan Registration Authority (RA). RA bertugas untuk menerima pendaftaran sertifikat digital. Pendaftaran sertifikat digital ini bisa dilakukan secara online melalui website RA. Sementara CA adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat digital, menandatangani sertifikat untuk memverifikasi validitasnya dan melacak sertifikat yang telah dicabut atau kedaluwarsa. Tugas dari CA ini di Indonesia diambil oleh KEMKOMINFO dengan programnya yang bernama SIVION (Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional)

Landasan Hukum

Di Indonesia sudah dikeluarkan Dasar Hukum untuk pemakaian dan legalitas Tanda Tangan Digital. Dasar Hukum ini diatur pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik. Dasar hukum ini menjadi penting sebagai landasan dan acuan bahwa dokumen elektronik (.doc,.pdf,dll) yang ditanda tangani secara digital adalah sah secara hukum, sama seperti tanda tangan konvensional pada dokumen kertas

Kegunaan Tanda Tangan Digital

KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY)

Tanda Tangan Digital dapat dipakai untuk menjaga kerahasiaan sebuah dokumen atau pesan dalam transaksi elektronik. Sebuah dokumen atau pesan dalam transaksi elektronik dapat dengan mudah dicegat dan dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tanda tangan digital kemudian dapat diimplementasikan untuk melakukan enkripsi terhadap isi dari dokumen tersebut sehingga hanya penerima sajalah yang dapat membaca isinya.

INTEGRITAS DATA (DATA INTEGRITY)

Tanda tangan digital juga dapat dipakai untuk menjamin bahwa pesan yang dikirimkan masih asli atau belum dimanipulasi selama pengiriman. Jika ada sedikit saja perubahan pada pesan tersebut pada proses pengirimannya maka sertifikat digitalnya juga akan berubah atau rusak

OTENTIKASI (AUTHENTICATION)

Tanda tangan digital juga bisa dipakai untuk identifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau pihak-pihak yang berkorespondensi

NIR PENYANGKALAN (NON-REPUDIATION)

Mencegah identitas yang berkorespondensi untuk melakukan penyangkalan terhadap pesan yang telah ia kirimkan, hal ini merupakan konsekuensi dari poin pertama dan kedua, apabila data dan identitas pengirim telah dapat diverifikasi, maka pengirim tidak dapat menyangkal telah menandatangani pesan tersebut, hal ini biasanya terdapat pada surat perjanjian

Referensi:
SIVION (Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional)

Tinggalkan komentar

Berikan komentar